Herman Hofi personal blog . . .
Drs. Herman Hofi Munawar, MBA, M.Hum, M.Si
PROGRAM DARI PNPM DAN PEMERINTAH JANGAN TUMPANG TINDIH
Mar 23rd
Program PNPM Mandiri yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi masalah kemiskinan terutama di Kota Pontianak dinilai berjalan dengan lancar karena pemerintah Kota Pontianak sendiri sangat konsisten terhadap keberadaan PNPM dengan menganggarkan dana untuk kegiatan PNPM Mandiri yang ada. More >
KENAIKAN TDL MEMATIKAN UMKM
Mar 22nd
Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 15 persen pada bulan Juli mendatang akan mempersulit dan bahkan mematikan pengusaha khususnya UMKM.
“Dengan adanya kenaikan TDL ini akan mengurangi daya saing pelaku usaha karena biaya operasional akan naik sehingga akan berpengaruh pada harga jual juga naik,” kata Pengamat Ekonomi Untan, Dian Patria, belum lama ini. More >
BONGKAR KANOPI GAJAHMADA
Feb 23rd
PONTIANAK – Sosialisasi bangunan tambahan di Jalan Gajahmada Pontianak berakhir pada akhir Maret mendatang. Kanopi tambahan bertiang hanya boleh dua meter dari dinding bangunan induk. Jika pemiliknya tetap tidak peduli, tim Pemerintah Kota Pontianak melakukan pembongkaran.
”Pembongkaran ini dilakukan tim dari Dinas Tata Ruang dan Perumahan, Pekerjaan Umum, serta termasuk Satuan Polisi Pamong Praja,” ujar Pj Kepala Sat Pol PP Kota Pontianak, Syarif Saleh, Senin (22/2).Saleh menjelaskan sosialisasi dilakukan sejak keluar surat keputusan Wali Kota Pontianak beberapa tahun lalu. Sesuai ketentuan, pemilik bangunan boleh menambah kanopi hingga empat meter dari dinding bangunannya. Namun, kanopi bertiang hanya boleh dua meter saja, sedang dua meter sisanya tidak boleh menggunakan tiang. Namun, kenyataannya banyak pemilik bangunan di Jalan Gajahmada yang menambah kanopi lebih dari empat meter dan menggunakan tiang, bahkan hampir mendekati badan jalan.
PEMANFAATKAN PARKIR DI TERMINAL
Feb 21st
Komis B DPRD Kota Pontianak meminta Dinas pPrhubungan Komunikasi dan Informasi untuk membuat Grand Desain Jaringan Lalu Lintas serta segera membuat Rencana Induk Tata Ruang kembali.
Hal itu diungkapakan Ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak menurut Herman Hofi dengan belum adanya Rencana Induk Tata Ruang dan Rencana Induk Lalu Lintas maka dinas terkait untuk harus sudah memiliki perencanaan jangka pendek terhadap perkembangan lalu lintas saat ini.
PERDA SKPD MESTI SEJALAN DENGAN PP 6/2010
Feb 17th
PONTIANAK. Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kota Pontianak Pramono Tripambudi SE mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2010 tentang Fungsi dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), mesti tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Pontianak.
Menurutnya, apabila rincian ini sudah tertuang, akan mempermudah Satpol PP dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.
“Nah, perda SKPD itu sendiri sudah dibahas pada Agustus lalu. Kemudian diajukan ke Gubernur dan diturunkan lagi ke Gubernur. Tetapi muncul kembali dari Gubernur sebelum PP Nomor 6 ini ditetapkan,” jelas Pramono. More >
Hobi berorganisasi, baik mahasiswa maupun kepemudaan. Aktivitas organisasi ini telah membawa saya aktif di partai politik dan selanjutnya diangkat menjadi Anggota DPRD Provinsi Kal-Bar dari Partai PPP, sekarang menjadi Wakil Ketua DPD PPP Kalbar.
Selain berorganisasi juga hobi mengajar, sampai saat ini masih memberikan perkuliahan diberbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta dan sebagai Ketua STIPER Panca Bhakti Pontianak, selain itu juga aktif di jurnalistik dan dipercaya sebagai Pimpinan Redaksi SKM Borneo News, serta aktif sebagai Presenter di TVRI Pontianak.
KOMENTAR TERAKHIR